Warta-Warta

Andaikan Tak Ada Pesta Natal

Lebih baik berusahalah supaya keadilan mengalir seperti air dan kejujuran seperti sungai yang tak pernah kering (Amos 54:21–24)

Oleh krisis global yang melanda dunia saat ini, rakyat Indonesia semakin sengsara. Harga produk pertanian merayap, padahal pupuk mahal, bahkan jadi ajang perselingkuhan pejabat dengan distributor yang tentu mencekik petani. Bayangkan bagaimana nasib petani tak bertanah? Padahal pemerintah menjagokan program ”Ketahanan Pangan”.

Di sektor industri, bencana tengah menggempur industri tekstil. Permintaan dari Amerika dan Eropa menurun 30-40 %, sekitar 100 ribu dari 1,2 juta buruh di sektor ini akan dirumahkan dan tahun 2009, konon 50% buruh Indonesia atau sekitar 45,5 juta
orang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan halnya, Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) alias buruh migran lebih menyedihkan lagi. Gelombang PHK telah dimulai di Hongkong, Taiwan, Korea, menyusul Singapura dan Malaysia. Itulah kutuk neoliberalisme yang menjagokan keperkasaan pasar bebas. Jadi kata kunci adalah: jatuh. Rupiah jatuh, sawit, karet, minyak jatuh. Padi, apalagi dilibas banjir, jatuh. Jagung bibit unggul karena tak ada pupuk jatuh. Alhasil, sokoguru bangsa: petani, buruh dan nelayan (yang tak bisa beli solar mahal), berguguran bagai daun kering terjerembab tak berdaya di tanah tandus. Jatuh sudah. Ajaib memang, pemerintah tak jatuh-jatuh, padahal Semakin Banyak Yang Jadi Korban.
Maka Sempurnalah Penderitaan Rakyat …

Kendati penderitaan rakyat semakin sempurna, renovasi gedung DPR dan rumah pejabat di pusat dan daerah jalan terus. Mobil mewah laku terus. Di sebuah kabupaten di timur nusantara, mobil Rangers Double Cabin, jadi angkutan lapangan eksekutif dan legislatif. Di kelas ini, rasa-rasanya tak ada krisis. Untuk apa pusing-pusing memikirkan rakyat yang selalu diguncang pertanyaan: apa bisa makan hari ini?
Bagi para birokrat, anggota DPR/DPRD, pimpinan parpol dan sebangsanya pertanyaan itu berubah: makan di mana hari ini? Yang serem para investor rakus: makan siapa hari ini? Jadi, sempurnalah penderitaan rakyatmu, tuan dan nyonya besar…

Suara Nabi di Tengah Gurun
Di tengah gurun ketidakadilan ini, di kubangan penderitaan rakyat, umat rindu suara nabi. Kutipan teks dari Nabi Amos di awal tadi kurang digunakan birokrat gereja, namun sungguh popular di kalangan umat yang sengsara. Amos, nabi pertama dalam Alkitab, yang pesannya dicatat secara terperinci. Ia mengritik pejabat kerajaan dan pemuka agama Yahudi yang tak peka atas ketidakadilan. Ia membentak bangsa yang menjadikan ibadah sebagai perayaan-perayaan atau pesta semata tanpa kepedulian atas nasib rakyat. Ibadah seperti itu kata Amos, bakal ditolak Tuhan. Allah, tutur Amos, menghendaki keadilan bergulung-gulung seperti air.

Dari Sidang Raya IX Dewan Gereja-gereja se Dunia (DGD-WCC) di Porto Alegre, Brazil, 2006, terbit sebuah dokumen latar belakang yang “menghardik” globalisasi ekonomi yang menjujung neoliberalisme, ekonomi pasar bebas. Dokumen itu berjudul Alternative Globalization Addressing People and Earth. Akronimnya adalah AGAPE, kata dari bahasa Yunani yang berarti Kasih. Dokumen ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia di bawah judul, “Globalisasi Alternatif mengutamakan Rakyat dan Bumi.” Diktum neoliberalisme menurut dokumen ini, “pada dasarnya neoliberalisme mengubah segala sesuatu dan manusia menjadi komoditi. “

Penguasaan neoliberalisme terhadap kekayaan material yang melebihi penghargaan akan harkat dan martabat manusia, membuat manusia diperlakukan tidak selayaknya, mengorbankan kehidupan manusia dan alam demi ketamakan. Buahnya adalah ketidakadilan, kekerasan, kemiskinan, kelaparan, pengangguran yang melanda bagian terbesar penduduk dunia dan berakibat kepada kematian. Seiring dengan itu masalah-masalah lingkungan hidup semakin meruyak: pemanasan global, penipisan sumber daya alam, terbentuknya gurun hijau (perkebunan sawit yang terlantar karena sawit jatuh) serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Di sisi itu, pemerintah dan pengusaha kita adalah birokrat dan kapitalis yang menjadi agen neoliberalisme atau neolib itu. Ada bangunan yang seragam dari Banda Aceh sampai Jayapura sebagai wajah gemilang neolib: mal, ruko dan Swiss Bell Hotel …
Keberanian Melawan Arus

Bagaimana tanggapan gereja-gereja di Indonesia terhadap situasi ini? Pada 1-5 Desember 2008 di Wisma Samadi, Klender, Jakarta, 80 orang pimpinan gereja anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), utusan kaum perempuan dan pemuda, para pelaku ekonomi, politik dan budaya, yang prihatin atas situasi itu terlibat dalam konsultasi Nasional Gereja dan Ágape.

Tema Konsultasi, “Tuhan, dalam Rahmat-Mu, Ubahlah Dunia”, dengan subtema, “ AGAPE dari Deklarasi Menjadi Aksi”.

Presiden DGD (Dewan Gereja-gereja se-Dunia), Pdt. Dr. SAE Nababan, dalam renungan pada pembukaan konsultasi mengritik gereja yang tidak peduli terhadap ketidakadilan yang berlangsung di tengah masyarakat. Ia menguraikan, ada tiga penyebab sikap ketidakpedulian itu, (1) pengejaran keselamatan jiwa (kesalehan pribadi sebagai warisan pietisme), (2) kuasa tradisi gereja yang membentuk pola pikir dan pola hidup manusia, yang hampir bersifat mutlak, dan (3) keterbatasan pergumulan yang terus-menerus dengan Firman Tuhan di tengah perjalanan hidup. Karena ketidakpedulian ini, kita cenderung menjauhkan diri dari ketidakadilan yang mendera rakyat, tidak berani bersama rakyat menghadapinya dan secara tegas memberitakan, mengusahakan dan menegakkan keadilan bagi semua orang, sebagai kehendak Allah.
Dr. Nababan menegaskan, kerinduan mendalam setiap manusia dan setiap komunitas manusia bahkan setiap bangsa adalah memperoleh keadilan dan perdamaian.
Karena hanya dengan adanya keadilan dan perdamaian, kehidupan manusia dapat berkembang sejahtera. “Keduanya tak terpisahkan”, ujarnya. Ia menyatakan kegembiraannya dengan kehadiran peserta konsultasi, walau hanya kelompok kecil. Namun kelompok yang peduli, dan di hadapan Tuhan, kelompok-kelompok kecil ini juga mewakili gereja. Kehadiran dalam konsultasi ini, menurut Nababan, adalah keberanian melawan arus, pada saat kebanyakan orang terpukau, terlena bahkan terbenam arus globalisasi.

Melalui diskusi, penggalian pengalaman, analisis sosial, Ibadah, refleksi teologis, peserta bergumul, menafsirkan ulang teks Alkitab sesuai dengan konteks, membaca kembali secara kritis. Kesadaran yang muncul adalah, gereja sejatinya menjadi komunitas yang transformatif dengan mengembangkan teologi yang berpihak kepada rakyat dan bumi. Untuk itu perlu upaya terus-menerus memampukan gereja menjadi gerakan ketimbang institusi yang berpihak kepada rakyat dan bumi.

Andaikan Tak Ada Pesta Natal
Konsultasi tak bermakna bila tak disusul aksi. Tentu, gereja-gereja atau komunitas Kristiani di negeri ini mampu merumuskan aksi sesuai konteks masing-masing. Kendati begitu, ada sesuatu yang sangat konkret yang dapat dilakukan bersama-sama, kalau mau.
Di pekan-pekan advent, menyongsong natal ini, sebaiknya kita membebaskan diri dari jerat neolib. Misalnya, tak perlu membeli pohon natal serta segala perniknya di mal-mal. Yesus yang lahir dalam kemiskinan kenapa mesti dirayakan dalam kegemerlapan? Kita toh bisa meracik sendiri tema natal dan segala perniknya di rumah kita dengan apa yang ada pada kita. Ada kembang, ada pohon hidup di rumah, dan terutama mempersiapkan hati yang penuh shalom (damai sejahtera).

Pesta Santa Claus atau sinterklas itu sihir neolib, boikot saja. Tak ada gunanya buat kita. Dan coba Anda hitung ongkos pesta natal di negeri ini secara total. Konon orang Kristen anggota jemaat gereja-gereja anggota PGI yang ada 87 sinode itu sekitar 10 juta. Kita hitung secara sederhana, ada sekitar 20 ribu komunitas atau jemaat yang masing-masing 500 orang anggotanya. Biasanya pesta natal setiap jemaat paling sedikit Rp 20 juta misalnya. Berapa uang terkumpul setiap pesta natal? Tak kurang dari Rp 400.000.000.000 (400 milyar rupiah).

Belum lagi natal marga, keluarga, polisi, DPR/D, Parpol, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa trilyun uang yang dibuang sia-sia untuk pesta, yang menurut nabi Amos, tak disukai Tuhan? Berapa sekolah dan rumah sakit untuk rakyat bisa dibangun?
Andaikan gereja-gereja bersatu mengembalikan pesta natal kepada situasi natal yang pertama, kita tidak perlu berpesta di tengah semakin sempurnanya penderitaan petani, nelayan dan buruh. Dan kita akan mampu mengatasi neolib …



LOKAKARYA PENGUATAN ORGANISASI RAKYAT PAPUA DI BINTUNI

Agar Korban Mampu Melawan Ketidakadilan, 18 perempuan dan laki-laki warga Kelompok Teluk Bintuni, Propinsi Papua Barat, terdiri atas koordinator suku, pemimpin adat, pekerja gereja, tokoh perempuan dan pemuda, berkumpul di Gereja Sion Sibena GKI di Tanah Papua Klasis Bintuni, menggumuli persoalan; bagaimana memperkuat organisasi rakyat Papua. Kegiatan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat Papua, diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta, bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI- TP) yang berlangsung pada 22-25 November 2008.

Kabupaten Teluk Bintuni boleh jadi salah satu kawasan di Tanah Papua yang memperlihatkan acara terang cengkeraman globalisasi ekonomi pasar bebas; kehadiran pertambangan batu bara minyak, pabrik kayu lapis, serta yang paling mutakhir tambang gas alam BP Tangguh. Semua ini berakibat kepada semakin rusaknya hutan hujan tropis serta tergusurnya rakyat Papua. Kekayaan alam yang disedot dari Teluk Bintuni sebagian besar dinikmati pusat-pusat bisnis dan kekuasaan di Jakarta.

Jadi kalau ditanya kepada rakyat di Teluk BIntuni apa dampak globalisasi maka jawabnya tak jauh berbeda dengan peserta lokakarya ini : (1) Orang Papua terpinggirkan, (2) lingkungan hidup rusak, (3) mutu pendidikan rendah, (4) budaya Papua (bahasa, tarian, kearifan) rusak, (5)perempuan Papua sengsara.

Kendati begitu, ada juga catatan positif seperti tergali dalam diskusi dengan Pdt.Jaspert Slob perihal “Globalisasi dan Papuanisasi”. Yang positif dari globalisasi berkaitan dengan semakin berkembangnya demokratisasi,pengetahuan baru serta teknologi informasi. Peserta juga menganggap dengan bercermin dari dampak negatif, bisa melakukan introspeksi, bagaimana memperkuat diri sendiri.

Menurut Pdt. Slob, globalisasi harus diimbangi dengan penguatan rakyat Papua yang disebutnya Papuanisasi. Sekarang sudah banyak orang Papua menjadi aparat dan pejabat pemerintah. Bagaimana menyadarkan mereka agar tidak lepas dari akar budayanya sendiri dan berpihak kepada kepentingan rakyat Papua. Di sini, kalau rakyat Papua merasa selama ini jadi korban ketidakadilan, mesti memperkuat dirinya melalui organisasi rakyat yang demokratis untuk menegakkan keadilan dan perdamaian.

Indera Nababan mengajak peserta untuk mulai bertanya; apakah rakyat Bintuni, masyarakat tujuh suku, bisa mengorganisir diri, sungguh-sungguh bersatu untuk bisa menjadi pemenang? Bagaimana membuat agar organisasi rakyat disini benar-benar bersatu dan demokratis ? Apakah dengan Teluk Bintuni ini menjadi kabupaten, rakyat sudah sejahtera?

Nah, itu semua mesti diperjuangkan, kita harus memampukan organisasi-organisasi rakyat yang ada di sini, apakah itu organisasi adat, perempuan, pemuda,bahkan gereja, bersama-sama sadar kemudian membangun kekuatan untuk menegakkan keadilan. OR harus menunjukkan kekuatan rakyat untuk melakukan perubahan. Dengan mengorganisasikan dirinya, rakyat menuntut penghormatan dan penghargaan sebagai manusia yang memiliki harga diri. Organisasi rakyat berjuang untuk menegakkan martabat manusia. Jika itu terjadi, maka cita-cita rakyat bagi kehidupan yang sejahtera dapat diwujudkan, karena rakyat telah mampu mengurus dirinya sendiri.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bintuni drs. Alfons Manibuy memberikan paparan ikhwal “Teluk Bintuni Hari Ini”.Ia gembira dengan lokakarya ini karena diharapkan oleh kesadaran baru, rakyat semakin mampu berpartisipasi di dalam proses pembangunan.

Alhasil lokakarya menurut peserta berhasil menyadarkan mereka untuk melakukan introspeksi tentang percepatan di antara rakyat Papua sendiri. Karena itu, mereka menyusun tindak lanjut antara lain:
(1) Membenahi struktur kelembagaan masyarakat adat mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten,
(2)Perlindungan dan penguatan masyarakat adat dari basis masing-masing,
(3) Memberdayakan para perempuan Papua Teluk Bintuni untuk memperjuangkan hak-haknya.
(4) Membenahi organisasi pemuda Bintuni (IPTB= Ikatan Pemuda Teluk Bintuni) agar menjadi organisasi rakyat yang kuat dan demokratis.