Monitoring TKI di Sabah

Kunjungan Monitoring Buruh Migran Indonesia
Di Sabah

Boni Sagi, staf Center for Indonesian Migrant Workers (CIMW) berkesempatan melakukan kunjungan monitoring Buruh Migran Indonesia (BMI) di Sabah pada 8 – 20 Agustus 2009. Kunjungan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Dioses Sandakan, paroki St. Dominic Lahad Datu, paroki Holy Trinity Tawau serta Susteran Putri Reinha Rosari (PRR) di Nunukan.

Empat hari di ‘Land Below the Wind’ (8-12/8/’09)

Menurut John Baptis, Ketua Majelis Paroki Katedral st. Mary-Sandakan, Land Below the Wind adalah julukan kota Sandakan sebagaimana diberi oleh Agnes Keith, sastrawan Inggris. Kota Sandakan memang cantik, apalagi jika ditengok dari kejauhan Tepekong besar di atas puncak bukit. Selain cantik, Sandakan juga sedang membangun dan berbenah diri. Julukan lain ‘the little Hong Kong’ masih menyisakan jejak-jejaknya. Barangkali dengan sejarah ini, bisa dipahami, Sandakan adalah ’kota multikultural’. Orang berkewarganegaraan Indonesia banyak dijumpai di sana terutama dari Indonesia timur (Adonara, Larantuka, Lembata, Solor, Ende, Manggarai).

Pertemuan dengan Komiti Keluarga Besar Katolik Indonesia (KKBKI) paroki St. Mark pada Minggu (9/8), mempertegas hal ini. Puluhan TKI dengan anak-anak mereka menghadiri pertemuan. Menurut Petrus Bala Bean (Ketua KKBKI), organisasi ini telah diresmikan pastor paroki pada 12 Juli 2009. Dialog terbuka siang hari itu mengidentifikasi tiga persoalan pokok yang dihadapi TKI di sana, sebagaimana dicatat oleh Frans Hayon (Sekretaris KKBKI). Tiga persoalan itu adalah: soal pasport/IC yang sampai saat ini belum diterima TKI sejak pemutihan setahun silam; soal pendidikan anak-anak yang tidak bisa bersekolah di sekolah Kerajaan Malaysia; dan soal gaji yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kunjungan lapangan dan pertemuan dengan TKI di Batu 8, Gum Gum Manis, Taman Buaya dan Batu 16, memperkuat identifikasi persoalan TKI di sana. Di Batu 16 banyak anak yang tidak bersekolah. Dan berangkat dari keprihatinan itu, ibu Emiliana, jemaat gereja st. Mark, merelakan waktu senggangnya mengajar anak-anak menulis, membaca dan mengira dasar. Gereja st. Mark bersama KKBKI juga membuka sekolah minggu yang juga mengajar anak-anak menulis, membaca dan mengira dasar. Seorang bapak, pada pertemuan di Batu 16 mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasarnya serta keluarga dengan gaji kurang lebih 12 RM sehari. Dan hal itu menjadi semakin berat, karena uang jaminan pasport juga mencekik.

Pada Selasa (11/8/’09) sore, CIMW bersama mama Margaretha Francis (bendahara KKBKI gereja st. Mark) dan Joseph Sudirman (dari Manggarai-Flores), berkesempatan berjumpa dengan Mgr. Julius Gitom (Uskup Sandakan). Mgr. Yulius sangat terbuka dengan kunjungan-kunjungan seperti ini, tidak hanya dari kalangan Katolik, tapi dari kalangan mana saja. Beliau mengatakan bahwa persoalan buruh migran adalah persoalan yang sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk Ornop/NGO. Mgr. Yulius juga menceriterakan pengalamannya semasa Padre dan melayani di ladang-ladang (kamp). Ia menyatakan keprihatinannya atas kondisi kerja para buruh migran di ladang-ladang, serta gaji buruh yang hanya 10 RM/hari. Menurut Bishop, hal seperti ini sudah merupakan bentuk eksploitasi. Untuk urusan Gereja pun, persoalan buruh migran kadang rumit, terutama berkaitan dengan pembaptisan dan pernikahan. Ada pekerja migran yang di kampung halamannya sudah memiliki suami/istri; dan ketika dia merantau mendapatkan suami/istri baru. Hal ini membuat status perkawinan mereka bermasalah, demikian pun status anak-anak yang dilahirkan dari pasangan seperti ini. Ketika disinggung, apakah mungkin keuskupan membentuk divisi pastoral khusus untuk pekerja migran, Uskup Yulius mengatakan itu merupakan ide yang baik. Hanya saat ini belum terlaksana karena sedikitnya sumber daya keuskupan. Keuskupan Sandakan baru dua tahun berdiri, dan masih banyak hal yang harus dikerjakan. Demikianpun soal kerjasama dengan keuskupan-keuskupan di Indonesia yang banyak jemaatnya merantau ke sana adalah ide yang baik, tapi membutuhkan waktu untuk merealisasikannya. Dengan latar belakang ini, menurut Bishop kehadiran pihak-pihak lain yang prihatin dengan berbagai segi persoalan pekerja migran ini dipandang sebagai hal yang positif. Uskup Yulius berharap pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia bisa lebih intens membicarakan persoalan kemanusiaan pekerja migran dan menemukan solusi-solusi yang baik.

Empat hari di Lahad Datu (12-16/8/’09)

Keterlibatan Komuniti Kristian Dasar (KKD) sangat membantu dalam kunjungan selama empat hari di Lahad Datu. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari koordinasi Ft. Simon Kontou dan Ft. Jasery Gabuk (pastor paroki st. Dominic), serta pak Petrus dan pak Sipri dari Keluarga Pastoral Indonesia (KPI).

Pertemuan singkat dengan jemaat KKD Wawasan kembali mendiskusikan soal pasport buku yang sampai saat ini belum diterima setelah pemutihan setahun silam, padahal mereka sudah membayar sampai Rp 3 juta . Anak-anak yang tidak sekolah juga menjadi keprihatinan bersama di sini, juga berkaitan dengan kecilnya gaji yang mereka terima dibandingkan dengan kebutuhan hidup setiap hari.

Dalam sharing dengan Ft. Simon dan Ft. Jasery, dikemukakan bahwa persoalan dokumen adalah persoalan utama yang menyebabkan masalah-masalah lain baik dengan Kerajaan Malaysia maupun dengan gereja. Diharapkan keberadaan KPI turut membantu menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di sana.
Kunjungan ke sekolah Humana di Dam Road no. 86 yang menampung anak-anak para migran yang tidak bisa bersekolah di sekolah-sekolah Kerajaan menegaskan kehadiran pengharapan dan inisiatif positif di tengah situasi ketidakpastian, walaupun ala kadarnya. Di sekolah Humana yang dikunjungi, terdapat 420 anak yang dilayani ”hanya” oleh 3 guru.

Pertemuan dengan KKD Dam yang dihadiri oleh kurang lebih 25 jemaat (kebanyakan dari Larantuka dan Adonara) mengingatkan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di tanah rantau. Selain saling menguatkan satu sama lain juga didiskusikan persoalan-persoalan bersama. Antara lain berkaitan dengan perbedaan gaji, dan juga perbedaan pelayanan di tempat publik (seperti di rumah sakit) antara yang hanya berpasport dengan yang memiliki IC. Menurut mereka gaji yang ber-IC lebih tinggi dari pada yang hanya berpasport, demikian pula pelayanan di rumah sakit, yang ber-IC didahulukan dan lebih murah dibandingkan dengan yang hanya berpasport. Dari persoalan-persoalan yang didiskusikan bersama, kita sepakat bahwa persoalan kemanusiaan seharusnya menjadi tolok ukur dalam mengambil kebijakan dan tindakan.

Pertemuan dengan belasan ibu di KKD Kampung Damai yang berasal dari Flores, Lembata, Solor dan dari Toraja serta beberapa anak kecil yang tidak bersekolah menampakan optimisme dan harapan hidup yang terpancar dari kaum ibu sekaligus keprihatinan untuk anak-anak cucu mereka yang tidak mendapat kesempatan bersekolah. Sama halnya dengan ibu Emiliana di Sandakan, ibu Dora di Kampung Damai pun memanfaatkan waktu luangnya secara sukarela mengajar anak-anak menulis, membaca dan mengira dasar. Namun ibu Dora mengalami kesulitan fasilitas Alat Tulis Kantor (ATK) untuk anak-anak ini. Ia berharap ada pihak yang mau membantu dia dalam penyediaan buku-buku dan alat-alat tulis bagi anak-anak ini.

Perjumpaan dengan ibu Martina, pak Jeffrey dan pak Johny dari Komite Keluarga Toraja, mengingatkan pentingnya solidaritas lintas suku dalam mengatasi persoalan-persoalan bersama, sambil menyisakan harapan semoga pemerintah Indonesia ”lebih bijak dan berperhatian serius” dengan pahlawan devisanya.
Sharing bersama 20-an jemaat dari berbagai KKD di gereja San Dominic Lahad Datu menutup kebersamaan selama beberapa hari di Lahad Datu. Ada harapan ke depan, kebersamaan dan solidaritas bisa ditingkatkan demi kebaikan bersama.

Empat hari di Tawau dan Nunukan (16-20/8/’09)

Di Tawau, pak Gabriel Nunang sebagai ketua Keluarga Indonesia paroki Holy Trinity menjadi organiser lapangan. Hari pertama, CIMW berjumpa dengan 50-an jemaat basis Batu Lapan yang sebagian besar adalah pekerja Indonesia dengan anak-anak mereka. Sebenarnya jemaat ini sedang akan mengikuti ibadat mingguan. Tapi kami menggunakan waktu satu jam sebelumnya untuk berdiskusi bersama. Banyak hal yang dibicarakan, terutama berkaitan dengan pasport/IC dan juga tentang sekolah anak-anak mereka yang tidak jelas. Di jemaat itu ada sekolah alternatif yang didukung paroki Holy Trinity bagi anak-anak yang tidak bersekolah di sekolah formal untuk membaca, menulis dan mengira dasar. Dari sana kita ke rumah keluarga ibu Ros yang berasal dari Lembata. Rencananya kita akan berdoa bersama memperingati keluarga-keluarga bu Ros yang sudah meninggal. Di tempat bu Ros kita berjumpa 20-an orang Lembata, Adonara, Kupang dan Rote. Dalam acara keluarga ini, saya banyak mendengar tentang suka duka kehidupan di negeri jiran ini.

Perjumpaan dengan puluhan saudara-saudari dari timur Indonesia pada acara perayaan ulang tahun perkawinan pak Gabriel dan keluarga memberi inspirasi tentang merayakan kehidupan di mana pun kita berada. Solidaritas dan kebersamaan menjadi semakin penting di tanah rantau. Dan kebersamaan dan solidaritas itu menjadi semakin bermakna ketika itu dipakai untuk membantu satu sama lain keluar dari persoalan bersama. Sebuah pertanyaan yang muncul dari pekerja migran Indonesia di sana adalah: mengapa biaya pembuatan paspor di Nunukan jauh lebih mahal dibandingkan jika paspor dibuat di Tawau? Ada keinginan dari saudara-saudari di sana untuk bisa bertemu muka langsung dengan Konsul ataupun pejabat-pejabat lain yang berkaitan dengan nasib mereka di tanah rantau, karena ada banyak hal yang ingin mereka sampaikan. Semoga ke depan apa yang diinginkan saudara-saudari ini bisa terwujud.

Adalah kabar baik berjumpa dengan sr. Silvia, Prr, cs dengan komunitas PRR di sekolahan Fransisko-Yashinta - Nunukan. Juga dengan Pastor Dwija Iswara, MSF dan bapak M. Vincentius dari Komisi Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Selor. Percakapan-percakapan dengan beliau dan juga kunjungan-kunjungan lapangan yang dibuat bersama, a.l. ke bekas penampungan TKI yang dideportasi dan juga ke asrama sekolahan anak-anak TKI Fransisko-Yahinta, menegaskan betapa kompleksnya permasalahan TKI. Karena itu pemerintah Indonesia harus benar-benar serius menangani persoalan TKI ini. Jangan sampai istilah ”orang Indonesia menjual kepala orang Indonesia sendiri” sebagaimana dikemukakan oleh Pastor Dwija, terus dilanjutkan. Tentu saja gereja atau pihak-pihak lain pun, termasuk Ornop/NGO, juga mesti mengambil bagian sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan jauh lebih penting dari itu, diharapkan rakyat mampu mengurus dirinya sendiri.

Catatan Akhir

Melihat kompleksnya persoalan-persoalan yang dihadapi pekerja migran (Indonesia) dibutuhkan visi baru (baik dari negara pengirim maupun dari penerima) untuk mendukung kebijakan-kebijakan baru yang benar-benar merupakan artikulasi dari persoalan etis kemanusiaan. Hanya jika bertolak dari itu, perubahan sejati baru dapat terwujud. Perubahan yang berpihak pada keadilan dan partisipasi aktif dari setiap orang. Dan buahnya adalah pulihnya martabat kehidupan serta terwujudnya perdamaian. Perjalanan ini adalah bagian dari pengartikulasian ini. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah dengan caranya sendiri membantu saya Melihat, Mendengar, Merasakan dan Mencatat (4M) terutama berhubungan dengan isu-isu pekerja migran (Indonesia) dalam lawatan ini.***(Boni Sagi)