PMK HKBP - Jakarta Menatap 2021

PERENCANAAN STRATEGIS

PMK HKBP – JAKARTA

2010 – (2013) - 2021

LATAR BELAKANG

Gereja sebagai persekutuan orang percaya, dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk bersekutu, bersaksi dan melayani untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan alam semesta. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai bagian dari gereja yang am, dipanggil dan diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Dalam perkembangan pembangunan dan industrialisasi, telah terjadi dampak yang tidak diharapkan terutama di pembangunan dan industrialiasi. Gejala kesenjangan sosial akibat pembangunan dan industrialiasi tampak semakin nyata berupa masyarakat miskin, semakin banyak rakyat yang terpinggirkan dari proses pembangunan dan industrialisasi tersebut.

Sejak tahun 1984, HKBP distrik VIII Jawa – Kalimantan telah memulai pelayanan di tengah-tengah masyarakat kota, pelayanan dalam upaya perbaikan kualitas hidup buruh melalui penelitian, pendidikan, penyadaran dan pengorganisasian agar semakin mampu memperjuangkan hak-hak mereka di dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam proses pembangunan dan industrialisasi. Kesadaran pelayanan HKBP distrik VIII kepada masyarakat kota tersebut semula digerakan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pelayanan Masyarakat Kota (PMK) – HKBP distrik VIII Jawa – Kalimantan.

Sejak 1990-an, ketika terjadi dinamika dalam tubuh HKBP dan dalam upaya tetap mempertahankan tugas panggilan tersebut, pekerjaan PMK HKBP dan dalam upaya tetap menjalankan tugas panggilan tersebut, pekerjaan PMK HKBP Distrik VIII Jawa-Kalimantan dirasakan perlu mencari bentuk organisasi yang lebih sesuai dengan keadaan yang mampu menjamin terlaksananya tugas panggilan dengan tetap mempertahankan semangat pendiriannya sejak semula yakni tetap menjadi bagian dari pelayanan HKBP. Para pendiri dalam upaya tetap mempertahankan semangat panggilan gereja untuk melayani masyarakat kota seperti telah dilakukan para pendiri terdahulu, kemudian telah menyatukan pikiran, semangat dan tenaga untuk tetap melakukan tugas panggilan tersebut dalam wadah Perkumpulan Pelayanan Masyarakat Kota (PMK) HKBP – Jakarta.

PMK HKBP – Jakarta lahir di era pemerintahan Soeharto yang represif dan otoritarian. Rakyat tidak punya hak untuk bicara dan pemerintah lebih menekankan pentingnya pembangunan daripada penghormatan hak-hak manusia. Pembangunan dipercaya menjadi jembatan emas menuju demokrasi dan kesejahteraan. Negara yang menentukan model pembangunan seperti apa dan rakyat hanya menjalaninya saja, pendekatan top down. Prinsipnya ekonomi dan keamanan, lebih penting dari politik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah pemerintahan Soekarno yang begitu getol dengan utusan politik dan meninggalkan pembangunan ekonomi rakyat. Hal ini juga tidak terlepas dari konstelasi politik dunia saat itu juga, pasca perang dingin Amerika dan Rusia; slogan pembangunan yang kapitalistik dengan program Bank Dunia dan IMF serta satu-satunya superpower yang tertinggal adalah Amerika Serikat. Seluruh dunia berpacu mengejar ketertinggalan ekonomi dan menghalalkan segala cara untuk meningkatkan ekonomi mereka termasuk penganiayaan, pembunuhan dan pelanggaran hak-hak manusia. Sehingga dalam era tersebut, pembunuhan dan pembantaian lawan politik adalah hal biasa saja.

Keprihatinan inilah yang membuat CCA meluncurkan gerakan URM Asia akhir tahun 1960-an untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Penguatan rakyat adalah kata kunci perjuangannya. Rakyatlah yang mesti menjadi pelaku pembangunan dan sejarah bagi diri dan komunitas mereka. Hal ini bisa terjadi jika organisasi mereka kuat. Pendekatan URM adalah rakyat mesti melawan kekuasaan yang menindas mereka dengan menggunakan semua aturan hukum, budaya dan politik untuk mencapai tujuan mereka. Metode Saul Alinski digunakan yakni: konflik – konfrontasi.

Di Indonesia, sejak orde baru, serikat buruh dilumpuhkan dan dijinakkan sehingga tidak ada lagi yang menyuarakan penderitaan buruh yang dibayar sangat rendah dengan kondisi kerja yang memprihatinkan. Hal pertama yang dilakukan adalah pengorganisasian buruh dari pabrik ke pabrik di daerah Cimanggis – Jakarta Timur. Hal ini dilanjutkan dengan pergulatannya dengan persoalan buruh migran di tahun 1990 dan awal 2000 dengan persoalan konflik komunal di Kalimantan, Aceh, Poso, Maluku dan terakhir di Papua. PMK HKBP – Jakarta juga aktif sebagai anggota URM Indonesia yang dibentuk awal 1990 dan menjadi lead organization tahun 2004 – 2006. PMK HKBP – Jakarta terlibat dalam pembentukan KSPPM di Sumatera Utara dan JKLPK di Jakarta.

Kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998 telah membuka ruang demokrasi dan partisipasi rakyat lebih luas. Kekuasaan dan keuangan telah dibagi ke daerah melalui peraturan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah. Presiden dan parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat. Ruang yang terbuka ini juga membuat Timor Leste lepas dari Indonesia. Aceh melalui perjanjian Helsinki memberikan ruang yang besar bagi pemerintahan Aceh dan terbentuknya partai lokal dan calon independen saat pemilihan kepala daerah.

Organisasi buruh tidak tunggal lagi, namun bertumbuh seperti jamur di musim hujan, termasuk partai politik yang tidak hanya tiga saja. Empat presiden yang lahir di era reformasi telah menghadirkan beberapa perubahan di masa transisi menuju demokrasi seperti perang terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme, perang terhadap terorisme, penyelesaian konflik, penyelesaian konflik di berbagai daerah dan ekonomi bangsa yang perlahan mulai bangkit dari keterpurukan krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan krisis ekonomi dunia tahun 2008.

Namun kelemahan masih nampak karena pemerintahan yang terbentuk masih dikuasai para petualang politik dan etis. Partai politik belum menjadi organisasi yang memperjuangkan kepentingan konstituennya. Kepentingan pribadi dan partai masih menjadi dominasi terbesar sementara rakyat masih menjadi penonton di daerah. Ruang protes telah dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat namun mereka masih menjadi objek dari politik itu sendiri. Persoalan mafia peradilan berkejar-kejaran dengan bencana gempa bumi, banjir, longsor, penyakit, pemanasan global yang menjadi tantangan bagi bangsa ini mengejar ketertinggalannya.

Perjalanan 27 tahun bersama buruh, petani, nelayan dan sejumlah masyarakat perkotaan, PMK HKBP – Jakarta telah menyelenggarakan pelayanan di berbagai bidang yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat seperti penelitian yang mendukung upaya perbaikan kualitas hidup buruh, memfasilitasi buruh di bidang pendidikan, penyadaran dan pengorganisasian, kampanye dan advokasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Atas pemintaan komunitas rakyat, PMK HKBP – Jakarta juga melayani kawasan pedesaan di beberapa daerah di luar Jakarta.

Pengalaman panjang PMK HKBP – Jakarta melalui pendekatan program, (1) Pengorganisasian Rakyat: buruh, petani, nelayan, rakyat di daerah konflik yakni Kalimantan, Ambon/Poso, Aceh dan Papua, (2) Pendidikan Popular, (3) Penyadaran Hukum dan Advokasi, (4) Riset dan Publikasi, (5) Pengembangan Jaringan Kerja Nasional dan Internasional, serta (6) Kampanye kasus-kasus buruh di tingkat internasional; ikut mendorong lahirnya kelompok-kelompok rakyat independen dan sejumlah pemimpin lokal yang berpihak, yang pada gilirannya memampukan rakyat mengatasi kemiskinannya dan meningkatkan kehidupan dan martabatnya.

Wilayah pengembangan program PMK HKBP – Jakarta di periode proyek 2006 – 2009, melalui divisi Pelayanan Buruh Jakarta (PBJ), Center for Indonesian Migrant Workers (CIMW) dan Community Empowerment Desk (CED) antara lain:

PBJ:

1. Tangerang, Balaraja dan Serang (Provinsi Banten)
2. KBN Cakung (DKI Jakarta)
3. Sukabumi, Bogor dan Bekasi (Jawa Barat)
4. Biak, Batam dan Manado (Jaringan Kerja Buruh di Banten)

CIMW:

1. Indramayu, Sukabumi, Karawang (Jawa Barat)
2. Kampung Bom dan Lontar (Provinsi Banten)
3. Tanjung Tiram dan Pantai Labu, Medan (SUMUT)
4. Manado (Jaringan Buruh Migran di daerah)
5. Malaysia, Korea (Jaringan Buruh Migran Luar Negeri)

Community Empowerment Desk (CED):

1. Sumatera Utara (Petani tak bertanah, nelayan dan buruh migran)
2. Papua
3. Aceh
4. Jaringan Gereja

Berangkat dari hasil evaluasi 2010, dan akan berakhirnya periode proyek yang didukung BfDW-Jerman pada Desember 2010, maka perlu bagi PMK HKBP – Jakarta melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) untuk program sepuluh tahun ke depan, yang bertujuan:

- Mendiskusikan hasil evaluasi PMK HKBP – Jakarta 2006 – 2008

- Meningkatkan kualitas program dan strategi pencapaian program 2011 – 2021

- Meningkatkan dan memampukan pemahaman bersama bagi pelaksana program, mitra program, dan kelompok pendukung tentang rencana strategis program PMK HKBP – Jakarta 2011 – 2021

Berdasarkan rencana strategis tersebut terumuskan re-visi dan re- misi, tujuan, strategi program, program, PME dan penganggaran PMK HKBP – Jakarta untuk 2010 - 2013 – 2021 berikut ini.

VISI

Visi Teologis:

Damai sejahtera Allah (shalom) terwujud melalui kebenaran, keadilan, bela rasa, damai, solidaritas antar manusia, kesejahteraaan dan pemeliharaan bagi ciptaan.

Visi:

Inilah visi harapan kami:

Buruh mendapatkan gaji yang cukup untuk hidup, pekerjaan yang layak, serta pembagian yang adil dari buah-buah karya mereka.

Petani memiliki tanah tempat mereka bertani dan bisa menghasilkan makanan yang cukup menafkahi keluarga dan komunitas mereka.

Hak-hak buruh migran dilindungi dan usaha mereka benar-benar memberikan alternatif nyata dengan meninggalkan komunitas mereka demi bekerja di luar negeri.

Nelayan tradisional mendapatkan kawasan berkarya, mengembangkan kemampuan untuk hidup layak dan merawat kelestarian alam.

Hak-hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri diakui.

Rakyat miskin kota memiliki akses untuk pelayanan-pelayanan dasar, tempat tinggal yang aman serta mata pencaharian tetap.

Organisasi-organisasi rakyat serta komunitas-komunitas lokal berpartisipasi secara efektif membangun bangsa Indonesia yang lebih demokratis dan adil di mana ada rasa hormat terhadap keberagaman dan dengan demikian menyumbang terwujudnya dunia yang lebih adil, damai dan berkelanjutan.

MISI

PMK memperkuat rakyat dan komunitas untuk memperjuangkan hak-hak dan martabat mereka serta bersama mereka berjuang sebagai rekan yang setia.

PMK membantu membangun kapasitas gereja-gereja memenuhi misi mereka melayani rakyat dan jemaat serta membangun teologi dan spiritualitas rakyat.

TUJUAN

a. BURUH: Terbentuknya Serikat Buruh yang kuat, mandiri dan demokratis di setiap perusahaan di wilayah-wilayah dampingan, yaitu: SUKABUMI, BANTEN, JAKARTA dan BOGOR

b. URBAN POOR: Memperkuat rakyat miskin kota (anak jalanan, gelandangan, korban gusuran, pedagang kaki lima, sopir angkutan umum dan komunitas mereka) se-Jabodetabek

c. BURUH MIGRAN: Mendorong komunitas asal BMI di daerah kantong-kantong buruh migran (petani dan nelayan) untuk:

1. Membentuk organisasi-organisasi lokal serta berjaringan satu sama lain

2. Berdaulat secara ekonomi dengan memanafatkan sumber daya lokal serta akses remitansi TKI dari pemerintah melalui usaha-usaha kerakyatan

3. Memperjuangkan hak-hak BMI dan komunitas untuk keadian dan kesejahteraan

d. PETANI

v Tercapainya kedaulatan pangan.

v Memperkuat organisasi petani untuk melaksanakan Pembaruan Agraria sehingga mampu melaksanakan distribusi tanah perkebunan dan tanah yang dikuasai negara menjadi tanah rakyat.

v Memperkuat jaringan organisasi petani nsaional sehingga mampu merebut tanah perkebunan kolonial menjadi perkebunan rakyat.

e. RAKYAT ACEH: Memperkuat rakyat Aceh menciptakan pemerintahan sendiri

f. PAPUA: Memampukan Rakyat Papua memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan

g. GEREJA:

1. Memperluas kemitraan dengan gereja-gereja di dalam dan di luar negeri
2. PMK HKBP menjadi training center untk memperlengkapi para pekerja gereja

PROGRAM STRATEGIS

a. Buruh:

• Melakukan penyadaran secara berlanjut akan pentingnya organisasi buruh yang independen.

• Memperkuat aliansi jaringan lokal dan mendorong solidaritas internasional

• Membentuk jaringan aliansi industri dan pemerintah.

• Memperkuat aliansi Advokasi lokal dan nasional.

b. Buruh Migran

· Memperkuat organisasi BMI di Indramayu, Medan, Sukabumi, Karawang, Banten serta berjaringan satu sama lain.

· Berdaulat secara ekonomi dengan memanfaatkan dan mengakses sumber daya local serta akses remitansi BMI dari pemerintah melalui usaha – usaha kerakyatan.

· Memperjuangkan dan terlibat dalam membuat kebijakan hak – hak BMI dan komunitas untuk keadilan dan kesejahteraan.

c. Petani

· Mendorong terbentuknya organisasi petani yang kuat dan demokratis memperkuat yang sudah ada.

· Memperkuat Front Pembaruan Agraria di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara

· Memampukan Organisasi Petani mengakses informasi, bantuan dan ketrampilan dari Institusi KPA maupun pemerintah.

· Leadership Formation

· Organizing

· Popular Education

d. Rakyat Aceh

Memperkuat rakyat Aceh membentuk pemerintahan yang demokratis

e. Rakyat Papua

Memampukan Rakyat Papua memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan

f. Gereja

· Mengkonkritkan format kerjasama dengan gereja-gereja

· Mengkomunikasikan program PMK kepada gereja-gereja

· Memperbaiki manajemen organisasi (keu dan staf)

g. Urban Poor

· Pengorganisasian

· Penguatan dan Penyadaran

· Memperkuat Jaringan

· Merangkul tokoh agama dan masyarakat